17 January 2008

Profil Malinau di Pilkada.Golkar.Or.id


SETELAH berpisah dengan Kabupaten Bulungan tahun 1999, nama daerah baru ini belum banyak didengar. Apalagi, tidak ada jalan darat untuk mencapainya. Terpaksa harus memanfaatkan jasa angkutan sungai ataupun pesawat udara. Setelah jalan Trans Kalimantan selesai dibangun tahun 2000, Kabupaten Malinau baru bisa dijangkau dengan sarana transportasi darat.
MESKI pusat pemerintahannya dilintasi jalan raya yang menghubungkan titik-titik utama di Pulau Kalimantan, prasarana berstatus jalan kabupaten belum menjangkau keseluruhan wilayah. Delapan puluh persen wilayahnya belum juga tertembus oleh infrastruktur jalan. Tak heran, sistem transportasi di kabupaten yang memiliki 24 sungai ini bertumpu pada angkutan sungai. Bahkan, beberapa daerah terpencil hanya bisa dicapai dengan pesawat terbang.
Dengan luas sekitar 30 persen dari Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), jumlah penduduk masih terhitung minim dan tak tersebar merata. Kepadatan penduduk rata-rata tak lebih dari satu jiwa per kilometer persegi. Maklum, hampir 99 persen wilayahnya berupa hutan.
Dari rimba yang sebagian besar berstatus hutan produksi, berbagai hasil hutan dihasilkan. Mulai dari hasil hutan non-kayu seperti madu, damar, sarang burung walet di gua di dalam hutan yang pemasarannya berskala lokal, hingga komoditas unggulan berupa gaharu dan kayu bulat yang laku dijual ke luar Kalimantan. Gaharu biasanya diproses terlebih dahulu di Pulau Jawa sebelum diekspor ke luar negeri. Demikian pula kayu. Gelondongan kayu itu biasanya dikapalkan ke Pulau Jawa untuk diolah lebih lanjut melalui pelabuhan di daerah tetangga, Kota Tarakan.
Volume kayu bulat dari hutan produksi terus meningkat. Selama kurun 1999-2002, tercatat peningkatan volume hampir 10 persen per tahun. Dalam data tahun 2002, terdapat 651.000 meter kubik kayu bulat dihasilkan oleh enam perusahaan pemegang hak pengusahaan hutan dan 22 perusahaan pemegang izin penggunaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu. Perusahaan-perusahaan ini menggunakan tenaga kontrak dari luar Malinau, terutama dari Makassar, Sulawesi Selatan.
Sektor kehutanan yang menjadi mata pencaharian sekitar tiga persen penduduk menyumbang lebih dari separuh nilai total perekonomian kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia, tepatnya 67,8 persen di tahun 2002.
Selain kekayaan plasma nutfah berupa hutan, bumi Malinau juga menyimpan kandungan bahan tambang yang bernilai tinggi. Salah satunya adalah batu bara yang dikelola PT Bara Dinamika Muda Sukses sejak tahun 1990-an. Bahan tambang yang dieksploitasi di Long Loreh, Kecamatan Malinau Selatan, ini dikenal berkualitas tinggi. Dengan kandungan 7.200 kalori (rata-rata batu bara yang dijual memiliki kandungan 6.000 kalori), batu bara di daerah ini mampu menghasilkan panas lebih cepat karena kandungan sulfur lebih sedikit.
Hasil eksploitasi batu bara diangkut dari tempat penambangan yang berjarak sekitar 70 kilometer dari pusat pemerintahan ke tempat penimbunan di Kecamatan Malinau menggunakan truk. Kemudian dikapalkan ke Pulau Sadau, Kota Tarakan, untuk dicampur dengan batu bara dari daerah lain yang kandungan kalorinya di bawah 6.000. Hasil percampuran ini dijual ke luar negeri, antara lain ke Jepang dan Thailand.
Dengan perkiraan potensi sekitar 200 juta ton, produksi batu bara tumbuh 52,1 persen per tahun selama 1999-2001. Nilai ekspor bahan tambang yang dikapalkan melalui pelabuhan di Kota Tarakan ini tercatat 14 juta dollar AS tahun 2001.
Usaha primer lain yang patut mendapat perhatian adalah pertanian tanaman pangan, dengan komoditas utama padi. Pembudidayaan di Kecamatan Malinau, Kayan Hulu, Kayan Hilir, Pujungan, dan Mentarang baru sanggup memenuhi kebutuhan lokal. Di tahun 2001, 20.000 ton padi dipanen dari 7.200 hektar sawah.
Usaha budidaya tanaman pangan yang menyumbang 12 persen bagi kegiatan ekonomi merupakan tempat gantungan hidup sebagian besar penduduk. Delapan puluh persen tenaga kerja mencari nafkah di sektor ini. Pembudidayaan padi yang sebagian besar di atas ladang ini terus diusahakan agar Malinau bisa swasembada beras.
Kabupaten yang dicapai 30 menit dari Tarakan menggunakan pesawat ini harus bergantung pada daerah sekelilingnya. Kota Tarakan menjadi penyuplai barang-barang kebutuhan pokok penduduk yang dikirim dengan memanfaatkan angkutan sungai. Bahkan, ada beberapa barang seperti telur, gula, minuman, dan makanan kaleng dikirim dari Malaysia melalui Kabupaten Nunukan.
Namun, ketersediaan barang-barang kebutuhan tetap menjadi masalah di bagian-bagian Malinau yang terpencil. Keterbatasan sarana transportasi menyebabkan kenaikan harga barang. Sebagai contoh, harga BBM Rp 15.000 per liter karena beratnya medan dan mahalnya ongkos pengangkutan ke daerah yang terpencil.
Aktivitas niaga yang sebagian besar berwujud jual beli bahan kebutuhan pokok ini rupanya menjadi pilar ketiga struktur perekonomian kabupaten. Tak kurang 6,4 persen dari produk domestik regional bruto disumbangkan sektor tersier ini.
Di masa mendatang, pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan pemerintah kabupaten adalah terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi. Pembangunan hanya akan tetap terkutub di titik-titik tertentu bila tak ada dukungan jaringan prasarana yang merata. Saat ini pemerintah daerah memulai pembangunan dengan sistem gunting. Maksudnya, pembangunan dilakukan dari dua arah bersamaan. Satu arah dari ibu kota menuju daerah-daerah terpencil di pinggiran, pada saat yang sama dari daerah terpencil ke pusat pemerintahan.
Bila jaringan jalan tersedia menyeluruh, sektor lain yang berpotensi terakselerasi lebih laju. Perkebunan misalnya. Hingga tahun 2001, berbagai jenis perkebunan diusahakan rakyat. Komoditas andalan adalah kakao dan kopi. Sekitar 2.500 hektar kebun kakao dan 1.200 hektar kebun kopi menghasilkan 645 ton biji kakao dan 518 ton kopi. Dengan dukungan prasarana, pemasaran hasil perkebunan jauh lebih baik dibanding saat ini. Demikian pula potensi pariwisata. Selama ini, berbagai obyek wisata jauh dari pusat kota dan sulit dicapai.
Membangkitkan Kemandirian Dayak
UDARA kering yang menyengat, kepulan debu, dan suasana gersang menyelimuti Kota Malinau, ibu kota Kabupaten Malinau, yang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Suasana kota di pedalaman tersebut tak ubahnya sebuah daerah pegunungan kapur di Jawa Tengah seperti Kabupaten Blora.
Meski begitu, deretan toko kelontong, hotel, restoran, penjual pakaian, dan warung nasi terlihat ramai dikunjungi pembeli. Jalan raya yang berdebu pun ramai oleh lalu lalang becak, angkutan umum, dan mobil pemerintah.
Itulah potret Kabupaten Malinau di bagian utara Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten yang semula terbungkus hijau belantara hutan tropis itu kini mulai "terbuka" dengan dataran gundul akibat maraknya penebangan resmi, "setengah resmi", dan liar. Lambat laun areal hutan menyusut dan petaka konflik sosial pun menanti ketika masyarakat kehilangan sumber pencaharian yang sejati, yakni rimba belantara.
Memang, saat ini sebagian masyarakat masih bisa berpesta pora, hidup berkecukupan, serta mendapat uang persentase dari cukong pemilik modal yang menebang kayu menggunakan izin warga setempat. Pemberian hak pemanfaatan hasil hutan (HPHH) atau sejenis hak pengusahaan hutan (HPH) skala kecil yang semula diberikan Bupati Malinau Martin Billa untuk menguatkan perekonomian masyarakat berpenghasilan rendah, melenceng dari sasaran.
Masyarakat adat pemilik HPHH justru ditipu halus oleh para cukong dan pejabat yang memberi iming-iming uang bagi hasil dari pengelolaan HPHH. Sepintas, uang bagi hasil kelihatan besar, padahal uang tersebut sangat tidak seimbang. Cukong pemilik modal memperoleh untung besar, sedangkan masyarakat adat pemilik HPHH menerima bagian paling banyak 10 persen dari harga jual kayu.
Akibatnya, semua orang hanya melihat penebangan hutan sebagai sumber penghasilan. Rusdianto, warga Malinau, menjelaskan, "demam kayu" juga melanda anak-anak di Malinau yang mengakibatkan mereka enggan bersekolah.
"Lihat anak kecil itu mengantar kayu yang diikat di perahu bermotor tempel ke tempat penggergajian. Untuk beberapa jam kerja, dia mendapat uang saku Rp 50.000-Rp 200.000," ujarnya sambil menunjuk bocah cilik berusia lima tahunan mengemudikan perahu di Sungai Malinau yang menarik balok kayu.
Sering kali pengusaha yang bermitra dengan warga asli menguras hutan dengan dalih membuat jalan raya untuk membuka isolasi antardaerah di Malinau dan pedalaman Kaltim lainnya. Dengan membuka jalan raya, mereka mendapat izin pemanfaatan kayu (IPK).
Lucunya, lebar jalan yang dibangun sekitar lima meter, tetapi daerah pinggiran jalan yang dibabat bisa ratusan meter. Alhasil, pendapatan dari kayu lebih besar dibanding nilai kontrak pembuatan jalan.
Jalan tanah yang dibuat pun berkelak-kelok, tergantung kawasan yang memiliki tegakan kayu besar dan bernilai ekonomis tinggi. Inilah sasaran utama pedagang kayu berkedok kontraktor di pedalaman Kaltim yang berlangsung hingga saat ini.
MALINAU yang didominasi Suku Dayak Kenyah, Dayak Lundayeh, dan Dayak Tidung memiliki kekayaan rimba belantara di Kaltim bagian utara. Namun, bukan berarti anugerah alam tersebut bisa dimanfaatkan sesuka hati melalui penebangan kayu di hutan hujan tropis paru-paru dunia itu. Pemanfaatan hutan tanpa penebangan dapat dikembangkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat Malinau.
Bupati Martin Billa memiliki kiat lain membangun daerahnya yang sekitar 90 persen masih terisolir, yakni memperkuat sistem desa dengan Gerakan Pembangunan Desa Mandiri (Gerbang Dema). Dengan kondisi yang terisolir, diharapkan setiap desa dapat mandiri mencukupi kebutuhan dasar, setidaknya kebutuhan pangan.
"Gerbang Dema sesuai karakter daerah ini yang terpencil dan keterbatasan akses transportasi," kata Bupati Martin Billa.
Bupati menyadari kondisi daerahnya sangat tertinggal sehingga ia tidak bernafsu mengembangkan proyek yang tidak menyentuh kehidupan langsung masyarakat. Tatanan sosial di pedalaman yang memperhatikan keselarasan alam, manusia, dan lembaga keagamaan coba diperbaiki serta dioptimalkan kinerjanya.
Inilah keunikan Malinau yang seharusnya dilanggengkan, masyarakat adat Dayak hidup di dalam komunitas kecil, tetapi mampu memenuhi kebutuhan dasar pangan dan perumahan mereka. Masyarakat memiliki ketahanan pangan yang unik dengan sistem lumbung berlapis di sawah atau ladang, di setiap rumah tangga, lumbung kampung atau lumbung gereja.
Masyarakat Malinau tetap menjaga adat istiadat yang penuh warna-warni. Upacara panen, pendirian lamin-rumah panjang-khas Dayak, dan pelbagai ritual sepanjang tahun. Lingkungan hidup yang asli pun masih dipelihara di Taman Nasional Kayan Mentarang yang penuh pesona wisata dan surga flora fauna bagi seorang peneliti di daerah yang terisolir ini.
Kehidupan penuh nuansa ini masih ditambah dinamika aktivitas beragama berjalan rukun dan penuh toleransi. Bahkan, Pemkab Malinau setiap tahun mengirim warganya secara cuma-cuma menunaikan ibadah haji bagi yang beragama Islam, sedangkan umat Kristen mendapat kesempatan pergi ke Yerusalem.
Tatanan sosial yang kondusif ini dapat terus dikembangkan dan dipelihara dengan dukungan perekonomian yang mapan untuk menciptakan perputaran uang. Ini diupayakan melalui pembangunan sektor perkebunan di wilayah yang memiliki akses pasar ke Malaysia.
Perkebunan kakao di Malinau yang sempat terpuruk akibat serangan hama, kini mulai bangkit setelah diperkenalkan sistem budidaya organik yang ramah lingkungan. Demikian pula komoditas perkebunan lain sangat potensial dikembangkan oleh adanya akses pasar ke Malaysia.
Kemandirian masyarakat Dayak di tingkat desa inilah yang seharusnya menjadi tulang punggung kemajuan Malinau.


tanggapan author; Malinau berkembang pesat, dari daerah kabupaten tertinggal, menjadi daerah yang mulai lengkap infrastrukturnya, dengan penduduk yang sedikit tentunya, kesejahteraan per individu detail terperhatikan, baik kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan, dan benar adanya Malinau potensial dengan sumber daya yang kaya, 99 persen daerahnya adalah hutan, tepat kiranya kabupaten Malinau beroreintasi menjadi daerah Kabupaten Konservasi.

No comments: