18 January 2008

Adat Lingkungan dan uang bagi Malinau oleh algooth putranto di www.aergot.wordpress.com



Sumber http://www.aergot.wordpress.com/ oleh algooth putranto, 5 Desember 2007





Konferensi Para Pihak Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim ke-13 (UNFCCC COP 13) di Bali masih berlangsung. Pembahasan dan perdebatan paling seru tentu saja terjadi seputar urusan duit.
Kali ini yang menjadi bahan perdebatan adalah hitung-hitungan fulus yang akan didapat melalui perdagangan karbon dengan mekanisme pengurangan emisi dari kerusakan hutan dan kerusakan lingkungan (REDD).
Tak banyak orang tahu Kabupaten Malinau malah sudah menjadi satu-satunya kabupaten di Indonesia yang sadar potensi carbon trade sehingga mantap melakukan teken kontrak senilai Rp4,5 miliar melalui mekanisme Pasar Karbon Sukarela (VCM), 8 November lalu.
Menurut Bupati Malinau, Martin Billa tak banyak orang tahu tentang wilayah yang memiliki luas 4,2 juta hektar atau lebih luas jika dibandingkan dengan Priovinsi Jawa Tengah yang hanya 3,2 juta hektar.
Malinau berada di bagian utara Provinsi Kalimantan Timur dan masuk dalam wilayah sabuk katulistiwa. Artnya hujan turun terus menerus di wilayah bersisian dengan Malaysia.
Beberapa waktu lalu, kabupaten ini mengukuhkan dirinya sebagai kabupaten konservasi. Ini tak muluk-muluk jika mengingat 90% dari total wilayah itu masih berupa hutan lebat.
Luas hutan itu termasuk Taman Nasional Kayan Mentarang yang memiliki luas sekitar 1,3 juta hektar. Taman nasional itu merupakan hutan tropis terlengkap di Asia Tenggara yang masih lestari.
Kawasan itu memiliki kekayaan spesies yang beragam, sekitar 1.012 jenis flora dan 320 jenis fauna. Beberapa di antaranya adalah flora dan fauna endemik Kalimantan yang dilindungi.
Karena besarnya potensi serapan karbon dari wilayah hutan yang ada di kawasan ini, Malinau beberapa waktu lalu telah meneken kerjasama dagang karbon dengan PT Global Eco Rescue London.
Hanya dengan berkomitmen selama 30 tahun untuk melindungi hutan lindung seluas 325 ribu hektar itu Malinauyang berpenduduk 60.000 jiwa itu menerima dana penjagaan hutan sebanyak 325.000 Euro atau setara Rp4,5 miliar.
Persoalan duit
Menurut Martin pemerintah pusat selama ini kesulitan melindungi kawasan hutan di daerah, langkah menjadikan Malinau sebagai kawasan konservasi adalah jawaban terhadap isu global warming yang harus padu dengan kearifan lokal.
Pendekatannya yang sangat membumi itu tak lepas dari pengalamannya saat dia masih menduduki jabatan camat di wilayah tersebut.
Sebagai orang yang paling dekat dengan kehidupan sosial masyarakatnya, saat itu Martin memahami bahwa masyarakat lokal (Dayak) memiliki kearifan sendiri dalam mengelola hutan.
“Sejak dulu di setiap desa selalu memiliki satu kawasan adat yang dilindungi yang namanya tanah ulen, dan pengelolaannya diatur berdasarkan adat masing-masing,” kata dia..
Dia mencontohkan, saat masyarakat ingin mengambil kayu gaharu, mereka tidak langsung menebangnya. Melainkan dengan mengambil sampel dari bagian pohon dengan kapak bermata khusus.
Bagi masyarakat adat Dayak, dengan mengintip dan melihat contoh keratan kayu itu sudah memberi petunjuk bahwa kayu belum atau sebaliknya sudah cukup umur untuk ditebang, maka mereka akan mengambil kayu tersebut.
“Mereka mengambilnya sedikti-sedikit, dan tidak semuanya. Inilah yang memungkinkan hutan di wilayah kami masih bisa lestari. Ini berbeda jika yang mengambilnya adalah orang dari luar,” ujarnya.
Kebiasaan masyarakat itulah yang lantas mendorongnya membuat peraturan bahwa setiap desa harus memiliki kawasan lindung sendiri. Hal ini untuk menjaga agar hutan yang ada tetap bisa lestari dengan pengawasan dari masyarakat setempat.
Menurut dia, pengawasan dan pemeliharaan yang paling efektif untuk aset yang telah dijaminkan pada investor karbon adalah dilakukan oleh warga yang kehidupan sehari-harinya tidak lepas dari hutan.
Masyarakat yang hidup dari hutan bisa memantau sendiri wilayahnya. Cara ini sulit dilakukan jika yang melakukan pemantauan adalah orang-orang yang hidup di luar hutan yang tak memiliki ikatan batin,” ujar Bupati yang sudah mewajibkan pendidikan lingkungan hidup dengan bahasa lokal di daerahnya itu
Selain memiliki kawasan hutan yang luas, Malinau juga memiliki potensi sumber daya alam lainnya, yaitu bataubara. “Batubara tetap kami eksplorasi, namun itu berdasarkan tata ruang dan tidak boleh masuk ke kawasan konservasi,” tutur dia.
Untuk itu, dia juga berusaha “mendamaikan” kepentingan investor yang ingin melakukan eksploitasi batu bara dengan kepentingan pemerintahan yang berusaha mempertahankan wilayah ini menjadi kawasan konservasi.
“Saya ingin mewajibkan para penambang menyisihkan sebagian wilayahnya untuk hutan lindung. Namun berapa persen wilayah yang disisakan itu, masih kami bahas,” ujarnya.
Menjaga kawasan konservasi, diakuinya, sulit dilakukan jika tanpa dukungan pihak terkait. Untuk itu dia mengharap agar pemerintah pusat dan LSM memberi dukungan terhadap langkah yang dia tempuh selama ini.
Langkah sudah dirintisnya namun Martin mengingatkan agar pemerintah segera menyatukan visi tentang pembagian pendapatan dari perdagangan karbon yang saat ini masih samar.
“Yang namanya duit itu selalu bikin persoalan makin rumit dan berlarut-larut. Ujung-ujungnya daerah yang dirugikan. Ini harus diperhatikan pemerintah pusat!” tegasnya menutup perbincangan.


tanggapan author; memang sulit menkonversi uang dengan CO2 yang diabsorb oleh hutan Malinau, ukuran seberapa juta hektar kali berapa rupiah, hasilnya berapa rupiah, satu hal yang membanggakan, Malinau menjadi Icon Daerah konservasi Hutan di Nasional bersanding dengan Daerah Papua.

1 comment:

Iwied said...

salam kenal mas Akhid.
saya ingin mengkoreksi statement di tulisan anda tentang dana yang diperoleh malinau dalam menjaga hutannya yang "hanya" 4,5M untuk 30 tahun. karena dari informasi yang saya miliki, dana 1 euro/hektar itu diberikan hanya untuk tahapan persiapan dilapangan sebelum dilakukan transaksi perdagangan karbon saja. sedangkan jika telah dilakukan beberapa prasyarat (seperti diketahui kadar karbon tersimpan, monitoring kawasan, penentuan harga dll) maka malinau akan mendapatkan lebih dari yang sekarang diterima. harga karbon dipasaran dunia bisa mencapai $5 - $40/ton eqCO2 dan sangat tergantung pada kualitas karbonnya.
harapannya melalui perdagangan karbon ini daerah mendapatkan manfaat lebih besar dari menjaga hutannya sendiri.
Jadi harga 1 euro/hektar bukan harga karbon.